Rumah Subsidi Dijual Skema Komersil ! Bantuan Negara atau Ladang Cuan Terselubung?

Ada yang aneh di balik label “subsidi”. Harusnya ringan, harusnya membantu, harusnya jadi jembatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk punya rumah. Tapi di lapangan? Yang ringan justru nurani, yang berat malah cicilan.
Skema rumah subsidi perlahan dipelintir jadi ladang bisnis gaya komersil. Harga ditekan di atas kertas, tapi di bawah meja? Biaya “tambahan” bermunculan seperti jamur di musim hujan. Uang muka dinaikkan, biaya administrasi dibungkus istilah manis, bahkan ada yang secara terang-terangan “mengatur” siapa yang berhak beli. Lucunya, yang benar-benar berhak justru tersingkir pelan-pelan.
Pertanyaannya sederhana: ini program negara atau proyek dagang berkedok bantuan?
Lebih tajam lagi, praktik ini bukan sekadar pelanggaran etika—ini penghinaan terhadap tujuan subsidi itu sendiri. Negara sudah menggelontorkan anggaran untuk membantu rakyat kecil. Tapi di tengah jalan, ada tangan-tangan lihai yang mengubahnya jadi mesin keuntungan. Rakyat dijadikan target, bukan dibantu—dibidik.
Dan jangan pura-pura tidak tahu. Semua ini bukan cerita baru. Aroma ini sudah lama tercium. Tapi entah kenapa, penindakan seringkali lambat, bahkan seperti jalan di tempat. Seolah ada yang sengaja menutup mata, atau lebih parah—ikut menikmati.
Lebih ironis lagi, ada dugaan praktik “main mata” antara oknum developer dan pihak tertentu. Rumah subsidi dijual dengan skema yang tidak lagi subsidi. Ada yang diborong, ada yang dialihkan, ada yang dimainkan lewat nama. Akhirnya? Rumah subsidi berubah jadi komoditas spekulasi.
Kalau sudah begini, siapa yang dilindungi?
Masyarakat kecil dipaksa bersaing dengan sistem yang sudah tidak adil sejak awal. Mereka yang benar-benar butuh malah tersingkir oleh mereka yang lebih “punya akses”. Program yang harusnya jadi solusi, malah berubah jadi masalah baru.
Sirkel Sulut bertanya: sampai kapan ini dibiarkan?
Kalau hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, jangan heran kalau kepercayaan publik ikut runtuh. Karena yang dirusak bukan hanya sistem perumahan, tapi juga rasa keadilan.
Sudah saatnya dibuka terang: siapa bermain, siapa membiarkan, dan siapa yang diuntungkan.
Karena kalau subsidi saja bisa disulap jadi komersil, mungkin yang salah bukan sistemnya—tapi orang-orang yang mengendalikan sistem itu.


Tuliskan Komentar