Gubernur Kaltim Kembali Disorot, Dari Laundry Rp450 Juta hingga Ancaman Hak Angket DPRD

KALTIM — Nama Rudy Mas’ud kembali jadi sorotan publik. Di tengah berbagai program pembangunan dan janji kesejahteraan, gelombang kritik terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur justru semakin membesar.

Mulai dari polemik anggaran, tudingan nepotisme, hingga desakan penggunaan hak angket oleh DPRD, situasi politik di Bumi Etam memanas dalam beberapa pekan terakhir.

Laundry Rp450 Juta Bikin Publik Geleng Kepala

Salah satu yang paling ramai diperbincangkan publik adalah munculnya anggaran jasa laundry pakaian gubernur yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp450 juta per tahun.

Angka tersebut langsung memicu reaksi keras masyarakat di media sosial. Banyak yang mempertanyakan urgensi anggaran fantastis itu di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih penuh tekanan.

Belum reda polemik itu, publik kembali dibuat gaduh oleh isu kendaraan dinas mewah hingga berbagai kebijakan yang dianggap terlalu elitis.

DPRD Mulai Bergerak

Situasi memanas ketika DPRD Kalimantan Timur mulai menggulirkan pembentukan panitia khusus hak angket terhadap gubernur.

Hak angket itu muncul setelah adanya demonstrasi besar-besaran yang menuntut transparansi penggunaan APBD dan evaluasi sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim. Demonstrasi bahkan sempat berlangsung ricuh di depan Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda.

Rakyat Mulai Bertanya

Di media sosial, satu pertanyaan terus muncul:

“Apakah pemerintah masih mendengar suara rakyat?”

Sebab di saat masyarakat bicara soal lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, dan infrastruktur dasar, yang justru ramai adalah polemik fasilitas pejabat dan anggaran fantastis.

Di Tengah Kritik, Program Pemerintah Tetap Jalan

Meski diterpa kontroversi, Pemprov Kaltim tetap menjalankan sejumlah program sosial dan ekonomi.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi 1.000 rumah tidak layak huni pada 2026 dan juga memfasilitasi ribuan UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis.

Namun bagi sebagian masyarakat, program itu dinilai belum cukup untuk meredam krisis kepercayaan yang mulai tumbuh.

Catatan Publik

Jabatan publik bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga sensitivitas terhadap keadaan rakyat.

Karena dalam politik, yang paling cepat menyebar bukan prestasi—
melainkan kesan bahwa pejabat hidup terlalu jauh dari realita masyarakat.